Ada kondisi menarik saat Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan Wakil Gubernur NTB Badrul Munir mengunjungi para tersangka penjarahan pada tragedi 221 Sumbawa. Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik menyampaikan kekesalannya pada para tersangka penjarahan saat Gubernur menanyai asal usul mereka. “Bukan orang Sumbawa itu pak Gubernur. Tidak ada sifat orang Sumbawa seperti ini,” ungkap Bupati dengan nada geram. Ingin membuktikan pernyataannya, Bupati mencoba menanyakan seorang pelaku yang masih di bawah umur. “Dari mana asalmu nak,” tanya bupati. Anak di bawah umur tersebut mengaku dari Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Tidak puas dengan jawaban anak itu, Bupati kembali menanyakan nama orang tuanya, seraya memberitahukan bahwa dirinya juga pernah menjabat sebagai camat di Lape. Demikian pula halnya dengan tersangka lainnya yang bernama Roy. Saat ditanyakan oleh Bupati dan Gubernur, Roy mengaku berasal dari Sulawesi Tengah. Dia tinggal sudah dua tahun di Bage Tango Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. “Saya hanya singgah di Sumbawa Besar, dalam perjalanan dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menuju Bage Tango,” akunya. Bupati kembali menegaskan kepada paara tersangka, bahwa Tau Samawa (warga Sumbawa) tidak memiliki tradisi menjarah seperti yang kalian lakukan. “Perbuatan kalian telah mencoreng nama baik tau Samawa di mata warga daerah lain,” ujar Bupati.

Setidaknya ada 5 poin penting yang menjadi keputusan rapat para tokoh di wisma Daerah Sumbawa Besar soal tragedi 22 Januari 2013. Rapat yang dipimpin Gubernur NTB TGH Zainul Majdi ini, dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Kapolda NTB, Kasdam NTB, Bupati Sumbawa, segenap Muspida, para pejabat Pemkab Sumbawa, para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sumbawa.
Kelima keputusan itu, meliputi :
1). Seluruh pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI / Polri sepakat untuk berikhtiar secara bersama-sama sesuai tugas, fungsi maupun wewenangannya, untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Sumbawa. “Tolong sosialisasikan kepada masyarakat, baik di masjid, gereja maupun semua pertemuan-pertemuan untuk menumbuhkan semangat persaudaraan.
2). Seluruh pihak termasuk Pemda Sumbawa menyerukan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kebenarannya saja masih belum diketahui, karenanya kita jangan terpancing dengan provokasi melalui SMS mapun broadcast-broadcast yang dikirim melalui BBM,” kata Gubernur.
3). Seluruh pihak memformasikan tata nilai masyarakat yang ada di Sumbawa. “Ini sesuatu yang sangat penting, karena itu harus dibahasakan dalam bentuk formulasi. Seperti harapan yang disampaikan beberapa tokoh masyarakat Sumbawa, bahwa Tau Samawa sangat egaliter atau menerima pendatang dengan tangan terbuka. Namun di balik itu, para pendatang juga harus menghormati tata nilai Tau Samawa itu sendiri,” jelasnya.
4). Akan dilakukan otopsi terhadap jazad Arniati sesuai permintaan keluarga. Otopsi akan dilakukan oleh tim dari kalangan independen, supaya diketahui penyebab tewasnya Arniati.
5). Cafe Batu Gong di Kecamatan Labuhan Badas harus ditutup. “Itu keputusan kita hari ini dan pelaksanaannya nanti dikordinasikan,” tegas Gubernur disambut tepuk tangan para hadirin.

Kepala Kepolisan Republik Indonesia Jenderal Polisi Timur Pradopo menegaskan situasi keamanan di Kota Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, pasca kerusuhan sudah kondusif. “Update terakhir seluruhnya kondusif. Masyarakat pun telah beraktivitas seperti biasa,” kata Jenderal Polisi Timur Pradopo, di Istana Merdeka, Rabu (23/1/2013). Bahkan Polri telah mengamankan sebanyak 90 orang yang kemudian akan menjalani pemeriksaan secara intensif. “Sebanyak 90 orang ditangkap dan diperiksa untuk langkah-langkah penegakan hukum,” tegasnya. Kemarin kerusuhan besar pecah di Kota Sumbawa Besar. Akibat dari kerusuhan itu, puluhan rumah, tempat ibadah, rusak dibakar massa. Kerusuhan bermula isu yang menyebut salah seorang mahasiswi A, warga Desa Brang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, meninggal. Massa menduga kematian A yang juga pegawai Dinas Pemkab Sumbawa akibat dibunuh dan diperkosa oleh salah seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Satu berinisial E, yang juga pacar A. Massapun menyeruduk markas Polres Sumbawa. Massa mendesak agar Kapolres mengusut kasus kematian A. Suasana semakin panas karena massa juga merusak bangunan yang dilewati. Kapolri membantah kematian A dibunuh anggota polisi. Kematian A murni kecelakaan tunggal.

Kepolisian Daerah (Polda) NTB Kamis siang (24/01/2013) melakukan otopsi jenazah Arniati, korban kasus kecelakaan lalu lintas yang berkembang menjadi isu perkosaan. Otopsi dilakukan di pemakaman umum Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Di samping itu, juga atas permintaan keluarga korban dengan melibatkan dokter forensik independen dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan dokter Rumah Sakit Umum Mataram. Otopsi yang berlangsung di bawah guyuran hujan, mendapat penjagaan ketat aparat keamanan gabungan TNI dan Polri. Secara langsung Dir Binmas Polda NTB, Suwarto memimpin proses dan pengamanan otopsi. Warga pun dilarang keras mendekati tempat otopsi yang dibatasi dengan garis polisi dan ditutupi terpal setinggi 2 meter. Hanya keluarga korban yang diijinkan untuk memasuki area pembongkaran kubur dan mengikuti jalannya otopsi. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husain, yang dikonfirmasi, mengatakan, Polda NTB akan menggelar konferensi pers yang akan disampaikan secara langsung oleh Kapolda NTB, Brigjen Pol. M. Iriawan bersama tim dokter forensik independent yang memeriksa jenazah korban. Orang tua korban, Hamid, mengaku belum yakin dengan keterangan visum yang dirilis kepolisian, sehingga otopsi harus dilakukan. Ia tidak kuasa menahan tetesan air mata saat menyaksikan secara langsung jenazah anak bungsu dari 3 bersaudara tersebut. Orang tua korban berharap agar pihak kepolisian transparan dalam penanganan kasus ini. Sedangkan warga setempat / berharap supaya oknum anggota polisi yang terlibat dalam kematian korban arniati dapat ditindak tegas dan seadil-adilnya.

"Massa kecewa karena polisi tidak profesional. Menuntut polisi mengungkap kematian mahasiswa Universitas Sumbawa." Harus dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap Polres Sumbawa karena gagal mencegah berulangnya kerusuhan dengan pemicu yang mirip, yaitu kemarahan atas perilaku aparat keamanan. Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, dengan berulangnya kejadian yang sama, pembenahan tidak cukup sebatas mencopot pimpinan kepolisian setempat. “Mestinya dengan kejadian tahun 2003, aparat kepolisian Sumbawa belajar, massa gampang terpancing emosi dan melakukan tindakan anarkis yang dipicu kekecewaan atas ketidakprofesionalan kepolisian dalam menjalankan tugas,” kata Bonar. Kerusuhan Selasa (22/1) dipicu aksi ratusan mahasiswa dan kelurga korban yang mendatangi kantor Polres Sumbawa. Mereka diikuti massa yang menuntut agar polisi mengungkap penyebab kematian Ariati, mahasiswi Universitas Sumbawa, yang juga pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Massa merasa janggal atas penjelasan Polres. Apalagi, menurut versi keluarga korban, terjadi penganiayaan terhadap Ariati. Mereka menduga Ariati dibunuh oleh Briptu I Gede Eka Suarjana, anggota Polres Sumbawa. Namun, polisi bersikeras bahwa korban meninggal karena kecelakaan. Massa makin marah ketika beredar isu terjadi pemerkosaan terhadap korban. Massa melampiaskan kemarahan dengan membakar dan menjarah fasilitas dan properti kelompok tertentu. Empat sarana peribadatan juga dirusak. Bonar Tigor Naipospos mendesak Mabes Polri mengungkap kasus ini dan memproses hukum pelaku. Jika ditemukan aparat Polres Sumbawa merekayasa kasus atau menutupi tindakan pidana terduga pelaku. "Pada pelaku anarkisme, hukum juga harus ditegaklkan," katanya.